Fraksi PDIP Setujui Raperda Perubahan APBD 2022 Layak untuk Dibahas pada Tahap Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2022 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian disampaikan Rara Agustin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran atas penjelasan bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bertempat di gedung paripirna DPRD Pangandaran, Kamis (01/09/2022).

Baca juga: Adies Kadir: Komisi III Setujui Anggaran MK 2023 Capai Rp1,2 triliun

Disampaikannya bahwa, sebagaimana kita yakini bersama bahwa APBD memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi ekonomi, serta penyusunan anggaran tahun 2022 yang mana telah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. 

Adapun rancangan perubahan APBD 2022 merupakan upaya penyesuaian anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mempertahankan sinergisitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sinergisitas dapat dimaknai sebagai kerja sama unsur atau fungsi yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar, dan dapat terwujud jika unsur-unsur yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandangan, dan saling menghargai. 

Baca juga: Kemenkumham Jateng Ikuti Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Ditjen AHU

Kenaikan anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal yang termasuk ke dalamnya belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,  belanja modal aset tetap lainnnya serta belanja modal aset lainnya, adalah pilihan tepat, " katanya.

Menurut Rara, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini bahwa baik belanja penyelenggaraan urusan wajib maupun pilihan seyogyanya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat urgensinya. 

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Dengan visi menjadi tujuan wisata berkelas dunia, tentu saja saranaprasarana obyek wisata yang ada di kabupaten pangandaran baik yang sudah menjadi ikon maupun yang masih potensial, serta akses transportasi dari dan ke tempat obyek wisata harus ditingkatkan demi kemudahan dan kenyamanan wisatawan saat melancong di kabupaten pangandaran baik yang dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan. Kami juga percaya bahwa hal tersebut merupakan modal untuk percepatan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata, " ujarnya.

Hadirin rapat paripurna yang berbahagiaberkaitan denganagenda hari ini, dengan mengucapkan bismillahirahmanirohim kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2022untuk mendapatkan pembahasan pada tahapan selanjutnya, " kata Rara.

Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2023 Pada 14 Kemrntrian dan Lembaga

Demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi kami, mohon maaf bilamana terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. semoga allah senantiasa memberikan petunjuk dan karunianya kepada kita.billahi taaufiq walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb. Merdeka!!!

Parigi, 01 september 2022. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

Baca juga: Soroti Pemerataan Layanan, Darul Siska Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik

Sri Rahayu, S.os. (ketua). Mamat Rohimat, S.Pd, M.Pd., C.H. (sekertaris). (**)